Kota Cimahi Raih Penghargaan SAKIP "B" Ditahun 2018

CIMAHI- Kota Cimahi  menjadi salah satu Kabupaten yang pada tahun ini mendapatkan penghargaan SAKIP dengan meraih nilai B (Baik)  pada tahun sebelumnya meraih nilai CC, penghargaan tersebut langsung diterima oleh Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna .

Penyerahan penghargaan tersebut telah dilakukan oleh Menteri oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur di Batam, Kamis (25/1/2018).

Penghargaan in merupakan upaya efisiensi penggunaan anggaran pada 2018 ini. Salah satunya dengan mendorong penerapan manajemen kinerja lewat skema Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip).

Bahkan, pemerintah telah menyerahkan penghargaan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE AKIP) kepada pemerintah kabupaten/kota wilayah I yang meliputi seluruh kabupaten/kota di wilayah Pulau Sumatera, Provinsi Jawa Barat dan Banten.

Usai menerima penghargaan,  Ajay mengatakan bahwa penghargaan ini merupakan hasil kerja keras aparatur pemerintah Kota Cimahi dan semua element masyarakat Kota Cimahi 

“Alhamdulilah kota Cimahi ini berhasil meraih nilai B dalam penghargaan SAKIP. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada semua jajaran OPDA dan masyarakat Kota Cimahi yang membantu kami dalam bekerja, sehingga memperoleh nilai B . Tahun sebelumnya kita hanya mendapat nilai CC. Dan nilai B  kali ini berarti ada peningkatan dari sebelumnya," kata Ajay.

Ajay menjelaskan kenaikan peringkat tersebut diperoleh dari aspek perencanaan dan pengukuran kinerja sebesar 13 point, sedangkan aspek pelaporan, evaluasi dan capaian kinerja tidak terjadi kenaikan

Selain itu, penilaian SAKIP ini merupakan bentuk evaluasi pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan yang dapat diukur out come nya, money follow program, program follow outcome yang mencerminkan anggaran result oriented goverment yang lebih efektif dan efisien.

Ajay menegaskan komitmennya untujk melakukan upaya–upaya perbaikan  sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam institusi pemerintah daerah kota cimahi. 

 “Diiharapkan dengan hasil koreksi dan evaluasi sakip tahun 2016 dan tahun 2017 menjadi cermin untuk menyusun rpjmd tahun 2017-2022 lebih baik dan sesuai sasaran yang diinginkan,” tutupnya.

Sementara itu, Menteri PAN-RB Asman Abnur mengatakan, kehadiran SAKIP juga sangat penting demi meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran dalam berbagai proyek pembangunan yang tengah ramai digalakan pemerintah.

“Kehadiran SAKIP dirasakan sangat penting, terutama ketika Presiden Jokowi menghendaki seluruh instansi pemerintah melakukan efisiensi dan meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran dalam program-program pembangunan yg menjadi prioritas,” ungkapnya saat menyerahkan Penghargaan SAKIP di Hotel Radison Batam.

Asman turut mengutip keberhasilan penggunaan SAKIP pada tahun lalu. “Atas dasar ini, pada tahun 2017, kita berhasil mendorong potensi efisiensi anggaran pemerintah sebesar Rp 40 triliun,” ungkapnya.

Melalui skema SAKIP, Kementerian PANRB tercatat telah berhasil mengalihkan penggunaan anggaran untuk pembiayaan proyek dan program penting pemerintah, bukan menggunakannya untuk hal-hal kecil yang dirasa tidak terlalu penting.

“Karena itu, keberadaan skema seperti ini dapat mengalihkan penggunaan anggaran untuk pembiayaan kegiatan lain yang lebih prioritas, dan selaras dengan upaya pencapaian tataran pembangunan nasional,” tutur dia.

Sistem SAKIP sebenarnya sudah dimulai sejak 1999. Skema tersebut sampai saat ini terus mengalami penyempurnaan.

“Semakin baik penggunaan SAKIP di instansi pemerintah, semakin tinggi potensi penggunaan anggaran secara efektif dalam upaya pencapaian pembangunan nasional,” terang Asman. (Ahmad Saadli)